Jadwal Kegiatan Semester I & II Tahun Anggaran 2017
JANUARI / FEBRUARI / MARET / APRIL / MEI / JUNI
JULI  /  AGUSTUS  /  SEPTEMBER  /  OKTOBER  /  NOVEMBER  /  DESEMBER

Bimtek Perjalanan Dinas ( Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawabannya )

Bimtek Perjalanan Dinas

Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas maka kami akan melaksanakan Bimtek “Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada:


Memuat...

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar :

Rp. 3.500.000,- untuk setiap peserta/Angkatan. (Tidak Menginap)
Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta/Angkatan. (Menginap)

Catatan :
Fasilitas Peserta:
– Bonus (1 Juta / Peserta Untuk 5 Pendaftar Pertama) / Harga Sewaktu-waktu dapat berubah
– Pelatihan selama 2 hari / Sampai Materi Selesai
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi dan Dinner (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)
– Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubung
- Telp./Fax. (021) 22443223
- Konf : HP. 085287445678 dan  085280888567
- WhatsApp : 0852-8744-5678

Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan dan Kepegawaian untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama di bulan dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 sampai 2020

Info Peraturan Pemerintah 1.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PP-71-2010 ; Lampiran 1-1 ; Lampiran 1-2 ; Lampiran 2 ; Lampiran 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 190-PMK06-2011 Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2013 Tentang Perubahan Kedua PMK-190-PMK06-2011 Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 Tentang Perubahan Kesatu PMK-190-PMK06-2011 Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Perubahan PMK 171/PMK05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
21.Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer Pada Bagan Akun Standar.
22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2009 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah
23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 72/PMK02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggran 2014.
24.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggran 2015.
26.Perubahan atas PMK Nomor 7/PMK02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tinggalkan Pesan