Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset Daerah Januari

Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset,legal audit, penilaian aset, penghapusan aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi manajemen aset.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai tata cara penghapusan aset daerah maka kami akan melaksanakan Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset yang diselenggarakan pada:



Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta tidak menginap
Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap

Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut:
1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif;
4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
5. Sertifikat Pelatihan
6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3

Promo Bimtek/Diklat/Pelatihan
1. City Tour bagi setiap Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi)
2. Peserta akan di Jemput di Bandara
(Bagi Peserta Group Minimal untuk 5 Orang) dan (Peserta Wajib Konfirmasi)

Catatan:
* Syarat dan Ketentuan Berlaku
** Peserta dapat Request Diluar Jadwal dan Materi Yg Tidak Tercantum di Website
*** Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubung
- Telp./Fax. (021) 22443223
- Konf : HP. 0812 7660606 dan 0812-943.77.777
- WhatsApp : 0812 7660606
Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan dan Kepegawaian untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama di bulan dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 sampai 2020, Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset Daerah Bulan Januari

Latar Belakang

TATA CARA PENGHAPUSAN ASET DAERAH / BARANG MILIK NEGARA


DASAR HUKUM
  1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan No. SE-231/SJ/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Keuangan. 
  2. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. KEP- 01/KN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen KN Kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPKNL di Lingkungan DJKN. 
  3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
PANITIA PENGHAPUSAN 
  1. Panitia penghapusan merupakan satuan tugas (task force) yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa panitia penghapusan sekaligus menjadi panitia peneliti/pemeriksa dan panitia pelelangan. 
  2. Pembentukan Panitia Penghapusan : 
a. Tingkat Daerah Panitia penghapusan diusulkan oleh Kantor/Satuan Kerja selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W. b. Tingkat Kantor Pusat Panitia Penghapusan diusulkan oleh Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Perlengkapan selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1.


TUGAS PANITIA PENGHAPUSAN
1) Meneliti / memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi : 
a. Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus.
b. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
c. Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus.
d. Membuat berita acara penilaian / pemeriksaan.


2) Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan. 
3) Mengajukan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja selaku UPKPB. 
4) Mengkoordinasikan dengan KPKNL, apabila penghapusan BMN tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang. 
5) Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN 
Usulan penghapusan BMN diajukan secara hirarki, yaitu :
a. Panitia Penghapusan menyampaikan usul penghapusan BMN kepada Kepala Kantor / Satker selaku UPKPB.
b. Kepala Kantor / Satker selaku UPKPB menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Kepala Kanwil masing-masing selaku UPPB-W.

c. Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Pimpinan Unit Eselon I masing- masing selaku UPPB-E1.
d. Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1 menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Menteri K/L c.q. Sekretaris Jenderal selaku UPPB.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tinggalkan Pesan