Jadwal Kegiatan Semester I & II Tahun Anggaran 2017
JANUARI / FEBRUARI / MARET / APRIL / MEI / JUNI
JULI  /  AGUSTUS  /  SEPTEMBER  /  OKTOBER  /  NOVEMBER  /  DESEMBER

Bimtek dan Diklat Konsolidasi Laporan Keuangan, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD serta Penyusunan Laporan Keuangan, Lakip dan Renstra SKPD

Berikut akan di selenggarakan Bimtek dan diklat tentang Konsolidasi Laporan Keuangan, Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan SKPD, Tehnik Manajemen Aset dan Evaluasi Rencana Kerja serta Analisis dan Strategi Atas Temuan BPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Menuju Opini WTP pada:
JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER


BULAN JANUARI 2017
06 – 07 Januari 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
06 – 07 Januari 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
06 – 07 Januari 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
13 – 14 Januari 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
13 – 14 Januari 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
13 – 14 Januari 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
20 – 21 Januari 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
20 – 21 Januari 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
20 – 21 Januari 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
26 – 27 Januari 2017 di Hotel Oasis Amir Jakarta
26 – 27 Januari 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
26 – 27 Januari 2017 di Hotel Losari Beach Makassar

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan diatas dan pelatihan lainnya seperti pelatihan Keuangan, Bimtek Kepegawaian, Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Seminar Perpajakan, Diklat Pemerintahan, Bimtek Barang dan Aset (Bimtek BMD), Bimtek Lingkungan Hidup dan lain-lain untuk semester ke I & II diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi 
Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta/Angkatan.
Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama & ke dua di bulan dan Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat di www.jadwaldiklat.com
 

Catatan Untuk Fasilitas Peserta:
- Bonus (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) / Harga Sewaktu-waktu dapat berubah
- Pelatihan selama 2 hari
- Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
- Tas Ransel Eksklusif
- Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan
 

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi
- Telp./Fax. (021) 22443223
- Konf : 085287445678 dan  085280888567
- Info Diklat (PIN BB59d1bc8f)

Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama di bulan dan Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019
dapat dilihat di www.jadwaldiklat.com
Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan ( JOGJA, BALI, BANDUNG, BATAM, JAKARTA, LOMBOK, MAKASSAR, MANADO, SURABAYA, MALANG ) dapat dilihat di Lokasi Pelatihan

Kerangka Acuan

Dan berikut beberapa manfaat dari Laporan Konsolidasi Keuangan
  1. Memberikan informasi kekinian bagi manajemen perusahaan induk mengenai aktivitas gabungan dari perusahaan konsolidasi.
  2. Mendapatkan gambaran mengenai total sumber daya entitas hasil gabungan dibawah kontrol perusahaan induk kepada investor (pemegang saham) dan kreditor atau penyedia sumber dana yang lain

Namun, selain manfaat diatas, ada dampak yang tidak baik dalam laporan keuangan konsolidasi, berikut diataranya:
  1. Laporan konsolidasi bisa menyembunyikan/mengaburkan entitas individu yang kinerjanya tidak bagus dengan entitas lain yang berkinerja bagus
  2. Saldo laba di tahan konslidasi tidak semuanya tersedia untuk deviden perusahaan induk, begitupun dengan aktiva/aset
  3. Rasio keuangan yang berdasar pada laporan konsolidasi tidak merefleksikan/mencerminkan kondisi perusahaan yang membentuk konsolidsi ataupun induk perusahaan.
  4. Tidak semua akun dapat dibandingkan seluruhnya, contohnya akun piutang
  5. Terlalu banyak tambahan informasi yang di butuhkan untuk menghasilkan penyajian laporan yang wajar
Bimtek dan diklat tentang Konsolidasi Laporan Keuangan, Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan SKPD, Tehnik Manajemen Aset dan Evaluasi Rencana Kerja serta Analisis dan Strategi Atas Temuan BPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Menuju Opini WTP
 > Status BLUD bertahap

Status BLUD bertahap hanya berlaku paling lama 3(tiga) tahun. Sehingga, untuk menjadi BLUD dengan status penuh seharusnya tidak perlu menunggu sampai tiga tahun, sepanjang dokumen administratif yang diajukan kembali kepada kepala daerah dan dinilai oleh tim penilai dirasa sudah memuaskan dapat ditetapkan menjadi BLUD dengan status penuh.  

> BLUD dipersamakan dengan BUMD

Ada pemahaman BLUD dipersamakan dengan BUMD, sehingga setelah menerapkan PPK-BLUD, APBD langsung dihentikan atau alokasi anggaran dari APBD ke BLUD hanya untuk belanja pegawai. Pemahaman seperti ini adalah kurang pas. Karena BLUD hanya instrumen yang diberikan kepada unit-unit pelayanan milik Pemerintah daerah agar memberi pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal. Sehingga, kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini APBD masih dimungkinkan, baik untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, maupun Belanja Modal. Namun demikian, setelah menerapkan PPK-BLUD mestinya peran APBD untuk operasional BLUD secara persentase makin lama makin turun.

> Peran DPRD pada Penerapan PPK-BLUD

 Selama ini, banyak yang mempertanyakan, apa peran DPRD pada BLUD? Karena penetapan SKPD/Unit Kerja pada SKPD untuk menerapkan PPK-BLUD dengan Keputusan Kepala Daerah, penetapan tarif layanan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peran DPRD apa? Peran DPRD adalah waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dewan akan melihat dan membahas target kinerja pada RBA yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran itu apa? Demikian juga waktu membahas laporan pertanggungjawaban APBD, dewan akan melihat tercapai tidak target-target kinerja yang tercantum dalam RBA? Kalau tidak tercapai dewan dapat merekomendasi kepada kepala daerah agar: (1) Pejabat Pengelola BLUD diingatkan; atau (2) kalau perlu pejabat pengelolanya diusulkan untuk diganti. Tetapi jangan mengusulkan agar BLUD-nya dicabut, karena yang salah adalah pengelolanya bukan institusinya.  

> Pengelolaan Sisa Kas di akhir tahun anggaran

Untuk Sisa Kas di akhir tahun anggaran BLUD, apabila pada akhir tahun anggaran ada Sisa Kas di akhir tahun anggaran pada BLUD, maka Sisa Kas di akhir tahun anggaran tersebut tidak disetor ke Kas Daerah, akan tetapi dilaporkan ke PPKD yang merupakan bagian dari SiLPA Pemerintah Daerah, dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Sisa Kas di akhir tahun anggaran dapat disetor ke Kas Daerah sepanjang ada permintaan Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dalam memberi pelayanan; dan adanya kondisi mendesak, kalau tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penerapan kebijakan untuk menerapkan PPK-BLUD pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik. Beberapa dukungan kebijakan terhadap penerapan BLUD tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai. Namun demikian, perkembangan penerapan PPK- BLUD di unit-unit pelayanan publik masih belum sesuai harapan. Tentu, ini semua menjadi bahan evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus-menerus dilakukan pemerintah/pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan biaya yang murah kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Bimtek dan diklat tentang Konsolidasi Laporan Keuangan, Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan SKPD, Tehnik Manajemen Aset dan Evaluasi Rencana Kerja serta Analisis dan Strategi Atas Temuan BPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Menuju Opini WTP

1 komentar:

  1. Bimtek dan Diklat Konsolidasi Laporan Keuangan, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD serta Penyusunan Laporan Keuangan, Lakip dan Renstra SKPD


    kirm pengantar ke Direktur RSUD dr.zainoel abidin banda aceh

    BalasHapus

Tinggalkan Pesan