Jadwal Kegiatan Semester I & II Tahun Anggaran 2016
JANUARI / FEBRUARI / MARET / APRIL / MEI / JUNI
JULI  /  AGUSTUS  /  SEPTEMBER  /  OKTOBER  /  NOVEMBER  /  DESEMBER

DIKLAT DAN BIMTEK ANJAB, RENSTRA, LAKIP, AKIP DAN PENILAIAN KINERJA PNS

Dalam rangka memantapkan pemahaman aparatur pemerintah, kami akan melaksanakan Bimtek “Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Ukuran AKIP, LAKIP, RENSTRA dengan tema (Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Lakip SKPD ditopang Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Renja dikaitkan dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi)” pada:
Bimtek Januari Tahun Anggaran 2016 
03 – 04 Januari 2016 di Hotel Oasis Amir Jakarta
03 – 04 Januari 2016 di Hotel Mutiara Yogyakarta
03 – 04 Januari 2016 di Hotel Cemerlang Bandung
03 – 04 Januari 2016 di Hotel Losari Beach Makassar
10 – 11 Januari 2016 di Hotel Oasis Amir Jakarta
10 – 11 Januari 2016 di Hotel Mutiara Yogyakarta
10 – 11 Januari 2016 di Hotel Pacific Palace Batam
10 – 11 Januari 2016 di Hotel Eden Kute Bali
10 – 11 Januari 2016 di Hotel Cemerlang Bandung
10 – 11 Januari 2016 di Hotel Losari Beach Makassar
17 – 18 Januari 2016 di Hotel Oasis Amir Jakarta
17 – 18 Januari 2016 di Hotel Mutiara Yogyakarta
17 – 18 Januari 2016 di Hotel Cemerlang Bandung
17 – 18 Januari 2016 di Hotel Losari Beach Makassar
24 – 25 Januari 2016 di Hotel Oasis Amir Jakarta
24 – 25 Januari 2016 di Hotel Mutiara Yogyakarta
24 – 25 Januari 2016 di Hotel Pacific Palace Batam
24 – 25 Januari 2016 di Hotel Eden Kute Bali
24 – 25 Januari 2016 di Hotel Cemerlang Bandung
24 – 25 Januari 2016 di Hotel Losari Beach Makassar

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan diatas dan pelatihan lainnya seperti pelatihan Keuangan, Bimtek Kepegawaian, Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Seminar Perpajakan, Diklat Pemerintahan, Bimtek Barang dan Aset (Bimtek BMD), Bimtek Lingkungan Hidup dan lain-lain untuk semester ke I & II diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi 
Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta/Angkatan.
Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama & ke dua di bulan dan Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat di www.jadwaldiklat.com
 

Catatan Untuk Fasilitas Peserta:
- Bonus (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) / Harga Sewaktu-waktu dapat berubah
- Pelatihan selama 2 hari
- Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
- Tas Ransel Eksklusif
- Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan
 

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi
- Telp./Fax. (021) 4308611
- Konf :
085287445678 dan  085280888567
- Info Diklat (PIN BB :7DE1D36A)

Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama di bulan dan Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019
dapat dilihat di www.jadwaldiklat.com
Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan ( JOGJA, BALI, BANDUNG, BATAM, JAKARTA, LOMBOK, MAKASSAR, MANADO, SURABAYA, MALANG ) dapat dilihat di Lokasi Pelatihan

Latar Belakang 

LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN LAKIP BAGI SKPD

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik
Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), antara lain:
- Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan AKIP
- Untuk melaksanakan pelaporan AKIP perlu dikembangkan Sistem AKIP
Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban LAKIP- Laporan Akuntabilitas Kinerja : Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghslkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.  Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.
Pengukuran Kinerja dengan mempergunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- IKU pada tingkat Kementerian Negara/ Departemen/LPND adalah Indikator Hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
- IKU pada tingkat Eselon I adalah Indikator hasil (Outcome) dan atau keluaran (Output), setingkat lebih tinggi dari keluaran (Output)  unit kerja dibawahnya.
- IKU pada tingkat Eselon II sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output).Bahan-bahan dan data untuk penyusunan pelaporan kinerja bersumber:
1.    Dokumen RPJMN
2.    Dokumen Renstra
3.    Kebijakan Umum Instansi
4.    Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
5.    Informasi Data Kinerja
6.    Data statistik
7.    Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Indikator Kinerja Utama dikatan baik apabila IKU tersebut setidaknya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
•    Specific (spesifik)
•    Measurable (dapat diukur)
•    Achievable (dapat dicapai)
•    Result Oriented (berorientasi kepada Hasil)
•    Relevan (berkaitan dengan tujuan dan sasaran) 
Penetapan Indiktor Kinerja Utama  wajib menggunakan Azas  Konservatisme yaitu azas kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan guna menghasilkan  informasi yang handal. Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi diatasnya. Penggunaan IKU, adalah untuk:
•    Perencanaan Jangka Menengah
•    Perencanaan Tahunan
•    Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja
•    Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
•    Evaluasi Kinerja
•    Pemantauan dan pengendalian Kinerja

Diklat Dan Bimtek Anjab, Renstra, Lakip, Akip Dan Penilaian Kinerja PNS

LAKIP yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Pentingnya LAKIP bermanfaat  bagi  dilaksanakannya  Evaluasi  Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), antara lain:

1.    Media hubungan kerja organisasi
2.    Media akuntabilitas
3.    Media informasi umpan balik perbaikan kinerja
4.    LAKIP sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan:

- Action, artinya LAKIP sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan public.

- Plan, artinya LAKIP sebagai sebagai bahan dalam menyusun Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan dating.

- Check, maksudnya LAKIP dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

- Do, artinya LAKIP sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi.

Hal-hal yang harus termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP):

- LAKIP menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

- Disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan) .

- Diuraikan juga secara singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun itu dan kaitannya dengan capaian tujuan, misi, dan visi.

Adapun tujuan dari analisis kinerja, antara lain:
-   Mengenali kendala dan permasalahan  yang dihadapi
-   Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output
-   Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana
-   Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders
-   Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong Instansi fokus pada Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator  kinerja berupa :

- Hasil (Outcome) : Bagaimana Tingkat pencapaian Kinerja yang diharapkan Terwujud, berdasarkan Output (Keluaran) atas Kebijakan atau Program yang sudah dilaksanakan

- Keluaran (Output) : Bagaimana Produk yang Dihasilkan secara Langsung oleh adanya Kebijakan atau Program, berdasarkan Input (Masukan) yang digunakan.

Standar bagi dasar melakukan Evaluasi Kinerja adalah:
- Ketaatan (compliance) berkaitan dengan upaya audit, dengan mempertanyakan sejauh mana transaksi oleh pemerintah telah sejalan atau sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundangundangan;
- Efisiensi (efficiency) berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan;
- Efektivitas (Effectiveness) berkaitan dengan sejauh mana Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan atas dasar Pemanfaatan Sumber Daya Publik.
Hasil  Evaluasi  kinerja diharapkan dapat memberikan feedback untuk:
•    Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Aktivitas organisasi ke arah yang lebih baik;
•    Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja organisasi;
•    Memberikan Informasi yang lebih Memadai dalam menunjang Proses Pengambilan Keputusan;
•    Meningkatkan Pemanfaatan Alokasi Sumber Daya yang tersedia;
•    Sebagai Dasar Peningkatan Mutu Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan organisasi;
•    Mengarahkan pada Sasaran dan Tujuan organisasi.

Reference:
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Tinggalkan Pesan